Pesta Demokrasi Rabu, 9 April 2014 telah selesai dilaksanakan dengan aman dan damai. Beberapa lembaga survey sudah mempublikasikan hasil penghitungan cepat Pemilu 2014. PDIP yang selama periode 2009 – 2014 sebagai salah satu opisisi Pemerintah berhasil memenangkan Pemilu 2014 dengan peroleh suara 19%.
Istilah Pesta Demokrasi menjadi sesuatu yang perlu didalami lebih lanjut tentang maksud dan penerapannya di masyarakat. Pesta Identik dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang hingar bingar, sesuatu yangberhubungan dengan hal-hal yang serba berkelimpahan.
Bagaimana dengan Pesta Demokrasi yang baru saja selesai dilaksankan pada 9 April 2014 ? Banyak hal yang bisa kita lihat sekaligus evaluasi mulai dari tahap persiapan, tahap kampanye, peraturan perundangan, para Calon Legislatifnya, konstituenya, strategi caleg, dll.
Calon Anggota Legislatif
Proses penyaringan calon anggota Legislatif sepenuhnya adalah wewenang Partai Politik, masyarakat tidak tidak banyak terlibat dalam proses ini. Tidak banyak yang bisa dilakukan masyakarat dalam proses ini, meskipun masyarakat diberikan “ruang” untuk menyampaikan keberatan terhadap calon tertentu jika calon tersebut bermasalah. Akan tetapi kenyataanya “ruang” ini tidak banyak digunakan oleh masyarakat.
Informasi yang diberikan KPU mengenai Caleg yang akan bertarung juga sangat minim sekali. Data Profile Caleg di Web KPU yang bisa diakses oleh masyarakat sangat terbatas sekali, bahkan beberapa caleg terkesan asal-asalan mengisi profile.
Untuk Caleg DPRD Propinsi & Caleg DPRD Kabupaten / Kota mayarakat sama sekali tidak bisa mengetahui profilenya, web KPU hanya memberikan informasi profile Caleg DPR RI. Timbul pertanyaan di masyarakat bagaimana kualitas para caleg ini, terutama Caleg DPRD ?
Konstituen
Masyarakat belum semuanya cerdas dan belum bisa memahami apa makna Pesta Demokrasi.Keputusan memilih Wakil Rakyat merupakan keputusan untuk menentukan nasib bangsa.Salah memilih wakil rakyat maka sama saja salah menentukan nasib bangsa 5 tahun mendatang.
Konstituen golongan menengah atas lebih cerdas dalam menyikapi Pesta Demokrasi, akan tetapi kecerdasan mereka dikalahkan oleh sikap skeptis terhadap para wakil Rakyat yang sudah banyak terbukti melakukan korupsi.Sehingga yang terjadi para konstituen golongan ini pada akhirnya juga tidak terlalu peduli dengan penentuan pilihan untuk para calon wakil rakyat.
Konstituen golongan menengah kebawah sama sekali tidak berpikir mengenai bagaimana pemilu bisa merubah keadaan mejadi lebih baik.Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mendapatkan keuntungan pada saat Pesta Demokrasi dilakukan.
Mereka akan memilih Caleg yang bisa memberikan Uang tanpa melihat asal usul, kualitas & integritas caleg,Bahkan jika ada Caleg yang jelas – jelas memiliki kulaitas yang lebih baik, punya keinginan & kemampuan merubah keadaan menjadi lebih baik tetap tidak akan dipilih. Mental mereka sudah terbentuk menjadi seorang peminta-minta tanpa berpikir bagaimana efek yang akan terjadi sesudahnya. Bagi masayakarat golongan ini Pesta Demokrasi benar-benar sebuah pesta mendapatkan uang tanpa bekerja, mendapatkan paket sembako tanpa bekerja. Yang perlu dilakukan adalah masuk bilik suara, pilih calon tertentu dan selesai.
Politik Uang Pemilu 2014
Miris sekali melihat fenomena yang terjadi di masyarakat menjelang Pemilu 2014. Calon Anggota DPR dan Konstituen seakan gayung bersambut dan bersatu padu melakukan transaksi seperti layaknya pedagang sayur.
Istilah NPWP = Nomare Piro, Wani Piro ( Nomornya berapa, berani bayar berapa ) terjadi dimana-mana. Para team sukses bergerilya mengumpulkan KTP, membuat surat penjanjian, melakukan deal nilai suara dan melakukan pendataan lainya, dengan tujuan satu yaitu membeli suara.
Istilah NPWP = Nomare Piro, Wani Piro ( Nomornya berapa, berani bayar berapa ) terjadi dimana-mana. Para team sukses bergerilya mengumpulkan KTP, membuat surat penjanjian, melakukan deal nilai suara dan melakukan pendataan lainya, dengan tujuan satu yaitu membeli suara.
Apakah semua Caleg ber money politik ? Jawabanya adalah TIDAK SEMUA. Inilah ketidakadilan yang diciptakan para Caleg/Partai bermental korupsi yang didukung konstituen yang bermental pengemis.
Sungguh suatu hal yang memilukan ketika Para Caleg yang memiliki kualitas & Integritas tinggi menyapa, menjalin hubungan, menyerap permasalahan, mencari jalan keluar permasalahan & mensosialisakan program kepada konstituenya justru tidak mendapatkan satu suarapun, dikalahkan oleh Caleg malas. Mereka dengan mudahnya mendapatkan suara dengan hanya membagi amplop berisi uang.
Tindakan yang sangat merendahkan sekali, sebuah prinsip kebangsaan dihargai dengan amplop Rp.20.000,- s/d Rp.50.0000’- dan anehnya masyarakat dengan senang hati menerimanya tanpa ada rasa sungkan, tersinggung ataupun marah.
Mental kita seakan-akan dibentuk oleh para Caleg malas tersebut menjadi mental pengemis.
Mental kita seakan-akan dibentuk oleh para Caleg malas tersebut menjadi mental pengemis.
Apakah para Caleg yang rajin mengunjungi kontituenya adalah caleg miskin ? Jawabanya adalah TIDAK SEMUA. Para Caleg rajin ini kebanyakan adalah caleg yang memiliki prinsip, idealis, tidak mau membeli suara & tidak mengajari konstituenya menjadi “pengemis”.
Dana politik yang digunakan cenderung lebih kecil jika dibandingkan dana yang dikeluarkan leh Caleg malas. Penggunaan dana Caleg Rajin untuk hal-hal yang berkaitan dengan sosialisasi program & biaya operasional dirinya sendiri maupun Team suksesnya.
Peran Partai dalam menyikapi Fenomena Politik Uang 2014
Bagaimana Partai menyikapi Fenomena para Calegnya dalam menjaring suara ? Jawabanya adalah TIDAK ADA SIKAP. Partai justru terkesan senang dengan para Caleg malas ini, karena dari para Caleg malas ini suara pemilih sudah bisa diprediksi dengan mudah. Berapa amplop uang yang dikeluarkan sejumlah itulah suara yang akan didapat. Makin banyak Caleg malas mengeluarkan Amplop uang makin banyak pula suara Partai di raub.
Dimana tanggung jawab Partai terhadap masyarakat ? Jawabanya adalah TIDAK ADA. Caleg malas jika sudah duduk di Legislatif sudah dipastikan akan mencari “ruang” untuk mengembalikan modal. Cara yang paling cepat mendapatkan uang balik modal adalah “KORUPSI”. Jika kemudian si Caleg malas tertangkap melakukan korupsi, apakah Partai akan memberikan sanksi / bertindak tegas ? Jawabanya kita bisa lihat di TV, bagaimana rekan-rekan sePartai akan membela habis-habisan jika kroninya tertangkap KPK.
Para warga masyarakat tinggal terbengong-bengong dan geram nggak karuan melihat Anggota DPR menjarah uang Rakyat. Ada yang kasak kusuk, ada yang mengeluarkan sumpah serapah, ada yang menghujat, ada yang mengutuk dll. Masyarakat tidak menyadari korupsi yang dilakukan anggota Dewan tersebut hanyalah usaha UNTUK MENGEMBALIKAN MODAL atas UANG YANG DIBAGI-BAGIKAN ke mereka pada saat Pemilu. Jadi seharusnya masyarakat tidak perlu menghujat apalagi mengutuk. Yang harus dilakukan adalah Intropeksi dengan melihat kebelakang, kenapa mereka berbuat demikian ?